Catatan Tahunan

Bangsa ini makin lama macam kapal oleng, tidak jelas arah tujuannya terombang-ambing ombak badai yang teramat besarnya. Kezaliman jelas-jelas dipertontonkan macam sirkus keliling, konyolnya rakyat cuma jadi penonton yang dibayar untuk disuruh tepuk tangan saja tugasnya. Makin banyak orang-orang yang menjual agama berkedok berjubah ustadz, ditanya siapa gurunya dimana kuliahnya maka jawabannya entahlah. Sudah jelas gambaran akhir jaman yang dinubuatkan oleh baginda Rasulullah, bahwa kelak agama ini diambil dari orang-orang bodoh yang tidak jelas dimana mengambil ilmunya, macam Google yang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

Membaca fenomena ini, kita sejatinya sedang menyaksikan apa yang oleh sosiolog Peter L. Berger sebut sebagai desakralisasi institusi—ketika simbol-simbol luhur, termasuk agama, mengalami komodifikasi massal demi pemuasan syahwat politik dan ekonomi sesaat. Ruang publik kita tidak lagi diisi oleh diskursus akal sehat, melainkan terjebak dalam apa yang Tom Nichols sebut sebagai "The Death of Expertise" (Matinya Kepakaran), di mana otoritas keilmuan yang ditempuh lewat tirakat akademis bertahun-tahun luluh lantak oleh algoritma populis yang melahirkan "pakar-pakar instan". Konsekuensinya fatal; ketika kompas moral bangsa beralih ke tangan mereka yang berisik namun dangkal, kohesi sosial kita akan terus tergerus. Meminjam kegelisahan intelektual legendaris Yudi Latif dalam Mata Air Keteladanan, sebuah bangsa akan kehilangan arah jalannya bukan karena kekurangan orang pintar, melainkan karena defisit krisis keteladanan dan hilangnya jangkar etis pada para pemimpinnya. Jika teater kekonyolan ini terus dipelihara tanpa ada upaya re-edukasi publik yang radikal, maka catatan akhir tahun ini bukan lagi sekadar refleksi kritis, melainkan sebuah alarm nyaring menuju kebangkrutan peradaban sebuah bangsa.

Dalam lanskap komunikasi politik kontemporer, "sirkus keliling" yang menempatkan rakyat sekadar sebagai penonton bayaran ini adalah manifestasi sempurna dari konsep The Society of the Spectacle yang digagas oleh Guy Debord. Ketika realitas sosial dan politik direduksi menjadi komoditas visual demi melanggengkan kekuasaan, substansi bernegara otomatis menguap. Negara tidak lagi dikelola dengan visi jangka panjang, melainkan dengan manajemen impresi (kesan) jangka pendek. Akibatnya, seperti yang diperingatkan oleh filsuf Jürgen Habermas mengenai korosi ruang publik (the structural transformation of the public sphere), warga negara yang seharusnya menjadi subjek kritis yang menggerakkan demokrasi, sengaja dikondisikan menjadi konsumen pasif yang terfragmentasi.

Kondisi terombang-ambingnya kapal besar bernama Indonesia ini semakin diperparah oleh apa yang disebut sebagai populisme religius yang manipulatif. Dalam analisis sosiologis yang tajam, fenomena bermunculannya figur otoritas keagamaan instan tanpa sanad (silsilah keilmuan) yang jelas merupakan bentuk nyata dari kedangkalan kultural. Menyerahkan kemudi moral masyarakat kepada mereka yang tidak memiliki kedalaman epistemologis sama saja dengan mempercepat apa yang disebut oleh pemikir kebudayaan Yasraf Amir Piliang sebagai "ekstasi kedangkalan"—sebuah era di mana kulit luar, jubah, dan retorika berisik lebih dihargai ketimbang substansi, akhlak, dan rekam jejak keilmuan yang sahih.

Jika kapal oleng ini ingin diselamatkan dari karam, agenda mendesak kita bukan sekadar pergantian nakhoda di level permukaan. Kita membutuhkan navigasi baru berupa pemulihan kedaulatan berpikir publik melalui literasi yang radikal dan penguatan kembali institusi sosial-keagamaan yang memiliki tradisi keilmuan kokoh. Tanpa keberanian kolektif untuk meruntuhkan panggung sirkus kekonyolan ini dan merebut kembali ruang publik demi diskursus yang bermartabat, kita sedang berjalan sukarela memenuhi ramalan kelam tentang sebuah bangsa yang runtuh, bukan karena hantaman musuh dari luar, melainkan karena pembusukan moral dan nalar dari dalam tubuhnya sendiri.

 Pada akhirnya, membiarkan kapal ini terus oleng dalam pusaran kedangkalan berarti kita sedang menormalisasi apa yang oleh filsuf politik Hannah Arendt sebut sebagai the banality of evil (kedangkalan malapetaka). Ketika kezaliman, manipulasi agama, dan pembodohan publik disajikan berulang-ulang bak menu harian, masyarakat lambat laun akan kehilangan kepekaan moralnya. Sesuatu yang lancung akan dianggap lumrah, dan kekonyolan yang dipertontonkan berulang kali akan naik kelas menjadi sebuah kebenaran baru. Rakyat yang dikondisikan pasif tidak lagi mampu membedakan mana keadilan yang substansial dan mana pertunjukan teatrikal yang manipulatif.

Di sinilah letak bahaya terbesar dari matinya kepakaran keilmuan (the death of expertise) yang berkelindan dengan industrialisasi agama. Sosiolog Bryan Turner dalam kajiannya mengenai otoritas keagamaan di era digital mencatat bahwa demokratisasi informasi yang kebablasan tanpa filter epistemologis yang ketat justru sering kali melahirkan anarki otoritas. Agama yang seharusnya berfungsi sebagai kompas moral pembawa kedamaian dan pencerahan, bertransformasi menjadi sekadar instrumen legitimasi kekuasaan atau komoditas digital demi mendulang pengikut (followers) dan materi. Sanad keilmuan yang runtuh digantikan oleh jumlah views dan likes, melahirkan generasi yang fasih menghakimi namun gagap memahami esensi kemanusiaan.

Menutup lembaran catatan akhir tahun ini, kita disodorkan pada sebuah pilihan eksistensial yang krusial. Apakah kita akan tetap bertahan menjadi penonton pasif di tribun sirkus yang terus bertepuk tangan di atas kemunduran bangsa sendiri, atau mulai berani mengambil peran sebagai warga negara yang aktif dan kritis? Mengembalikan arah haluan kapal besar ini membutuhkan komitmen kolektif untuk melakukan apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai perjuangan kontra-hegemoni intelektual—sebuah gerakan kultural untuk merebut kembali ruang publik, menegakkan kembali marwah ilmu pengetahuan, dan mengembalikan agama pada fungsi profetisnya sebagai pembebas dari kebodohan, bukan pelestari ketertinggalan.

Dalam konteks inilah, media massa dan media sosial mengambil peran krusial—bukan lagi sebagai pilar keempat demokrasi atau ruang pencerahan, melainkan sebagai mesin utama yang menggerakkan panggung sirkus tersebut. Menggunakan pisau analisis sosiolog Jean Baudrillard mengenai hyperreality (hiperrealitas), media kita hari ini telah mengaburkan batas antara fantasi dan kenyataan. Media sosial dengan algoritma yang digerakkan oleh ekonomi atensi (attention economy) cenderung mengamplifikasi konten yang bombastis, kontroversial, dan emosional ketimbang narasi yang substansial. Akibatnya, figur keagamaan instan atau politisi yang gemar bersandiwara mendapatkan panggung utama hanya karena mereka lihai memproduksi visual yang disukai algoritma. Ruang digital kita tidak lagi melahirkan kedalaman berpikir, melainkan menduplikasi apa yang disebut oleh ilmuwan komunikasi rasional sebagai ruang gema (echo chamber) yang memperuncing polarisasi dan melestarikan kedangkalan intelektual.

Di tengah kepungan sirkus digital ini, generasi muda atau anak muda berada pada persimpangan jalan yang sangat menentukan. Mereka bukan sekadar penonton pasif, melainkan kelompok yang paling rentan sekaligus paling potensial dalam pusaran ini. Meminjam konsep pemikir pendidikan kritis Paulo Freire, anak muda harus melompati kesadaran naif menuju kesadaran kritis. Mereka tidak boleh terjebak menjadi konsumen komoditas visual yang disediakan oleh para elit, melainkan harus bertransformasi menjadi agen kontra-narasi. Anak muda memiliki modal digital (digital capital) yang masif untuk meruntuhkan dominasi estetika sirkus tersebut. Melalui literasi digital yang berbasis pada metodologi dan verifikasi, generasi baru ini bisa membangun oase-oase intelektual baru di media sosial—membuat konten yang mempopulerkan kembali kepakaran, menghidupkan diskusi berbasis data, dan mengembalikan marwah agama yang mencerahkan.

Oleh karena itu, menyelamatkan haluan kapal bangsa ini dari karam adalah tugas sejarah yang kini dipikul di pundak generasi muda. Ketika media konvensional dan media sosial hari ini lebih memilih menjadi sirkus komersial, anak muda harus berani mengambil alih kemudi wacana. Seperti yang pernah digelorakan oleh Sukarno tentang daya dobrak pemuda, perlawanan hari ini tidak lagi menggunakan senjata fisikal, melainkan melalui perlawanan epistemologis. Hanya dengan keberanian anak muda untuk menolak bertepuk tangan pada skenario kekonyolan ini, panggung sirkus para manipulator agama dan kekuasaan akan runtuh dengan sendirinya, menyisakan ruang bagi fajar baru yang waras dan bermartabat.