Politik Citra, Politik 2.0

 oleh John KW

Masih terngiang di kepala saya waktu ada pemimpin, atau sebutlah mantan pemimpin ibukota yang dulu hobinya blusukan. Bayangkan, ada orang penting yang memiliki jabatan di ibukota negara rela bolak balik keluar masuk gorong-gorong tempat saluran air yang kumuh dengan masih menggunakan pakaian rapi protokoler dengan minimal pakai batik dan celana panjang hitam berikut sepatu pantofel dengan rambut sedikit klimis menggunakan minyak rambut. Sebuah pemandangan unik yang epik dan tidak lazim dari seorang pemimpin suatu kaum yang terdiri dari etnis majemuk.

Pertanyaan demi pertanyaan melintas di kepala saya. Apa kepentingannya masuk gorong-gorong? Saya coba menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Mungkin beliau mau mengecek saluran air guna memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu demi hajat hidup orang banyak.  Atau alternatif jawaban lainnya, mungkin beliau ingin menyapa tikus-tikus atau penghuni gorong-gorong dari kalangan hewan dan tumbuhan, sekalian menyapa mahkluk tak kasat mata yang menghuni gorong-gorong. Mungkin.

Ada pula pemimpin daerah yang kerap marah-marah kepada rakyat yang dipimpinnya. Permasalahan sepele dan receh yang mestinya dapat diselesaikan dengan cara baik dan tidak mesti melibatkan beliau sebagai tampuk pimpinan, alias anak buah beliau juga mampu menyelesaikan tugas tersebut. Anehnya pola-pola semacam ini berulang.

Jawaban demi jawaban saya coba pikirkan.

Alih-alih.

Ada seorang calon legislatif miskin mencoba peruntungannya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Miskin yang kata halusnya itu kurang mampu memiliki arti miskin dari segi financial dan miskin dari segi gagasan dan pemikiran. Lagi-lagi, isu janji politik palsu dan semu dijual yaitu dengan janji menurunkan harga bahan pokok yang sejatinya jika ditilik dan dipikir dengan hati jernih merupakan sebuah kemustahilan yang berujung pada kebohongan belaka. Janji politik menurunkan harga bahan pokok di negara berkembang merupakan isu klasik namun laris manis memikat hati masyarakat kelas bawah yang jauh dari informasi dan pengetahuan dasar mengenai hukum ekonomi sebab-akibat terkait dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Padahal seharusnya yang dilakukan adalah bagaimana suatu daerah menaikkan produksi dan menurunkan konsumsi agar harga stabil

Politik Indonesia dipenuhi oleh orang-orang dengan ambisi tinggi namun tanpa dibekali amunisi pengetahuan dan kekayaan intelektual serta finansial. Sungguh naïf sekali orang-orang semacam itu dipilih melalui mekanisme partai yang konon mewakili aspirasi rakyat. Entah rakyat yang sebelah mana. Padahal jika melek mata dengan jelas gamblang bahwa ada peraturan tak tertulis mengenai ongkos politik Indonesia adalah mahal, bahkan sangat mahal. Logistik politik merupakan sesuatu yang aneh bin ajaib di negara ini, dimana orang bisa menghabiskan uang dengan mudahnya tanpa adanya jaminan uang kembali karena menang atau kalah ibarat pepatah klasik orang berkelahi, menang jadi arang kalah jadi abu.

Pada akhirnya slogan seperti wakil rakyat, berjuang untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan segala macam yang mengatasnamakan rakyat hanyalah semu isapan jempol belaka dari negeri utopia bernama Indonesia. Entah sampai kapan segala sesuatu yang ada embel-embel rakyat bakalan stop digunakan oleh segelintir orang rakus dan haus kekuasaan. Kasihan rakyat.